TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI

Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun
ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat Kepolisian dan Tentara Nasional
Indonesia, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatankejahatan dengan
penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1)
Bagaimana pengaturan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan
pertanggungjawaban pidana di Indonesia? 2) Bagaimana mewujudkan penegakan
hukum yang optimal bagi pelaku penyalahgunaan senjata api dalam memberikan
perlindungan bagi masyarakat? Dengan menggunakan metode penelitian dengan
pendekatan normatif yuridis dan pendekatan yuridis empiris ditemukan bahwa 1)
Pengaturan kepemilikan senjata api saat ini yang mengatur enforcement terhadap
penyalahgunaan senjata api belum dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. 2)
Untuk mewujudkan penegakan hukum yang optimal bagi pelaku penyalahgunaan
senjata api dilakukan dengan cara dibentuknya badan khusus penanganan
perdagangan senjata api gelap dan memperketat wilayah Perbatasan Indonesia. Saran
dalam penelitian ini adalah 1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku penyalahgunaan
senjata api ilegal hendaknya dilakukan dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia
dengan melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, dan proporsional. 2) Diperlukan adanya 1 (satu) undang-undang saja, yang mengatur mengenai delik
senjata api agar istilah-istilah yang digunakan tidak berbeda-beda. Kata Kunci: Penyalahgunaan, Senjata Api, Masyarakat Sipil Undang-Undang Darurat