IRAMURTI, DEBY (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN WANPRESTASI DALAM PRAKTIK ENDORSEMENT YANG DILAKUKAN OLEH PUBLIK FIGURE BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. Other thesis, UNIVERSITAS PGRI SEMARANG.
DEBY IRAMURTI (20710017 )_SKRIPSI HUKUM - Deby Iramurti.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Dalam praktik endorsement terdapat perjanjian yang didasari oleh kesepakatan
antara pihak endorser dan pelaku usaha. Ketentuan dari kedua belah pihak yang
tercantum dalam perjanjian kerjasama yang harus dilaksanakan oleh kedua belah
pihak baik itu hak maupun kewajibannya. Terjadinya sengketa wanprestasi yang
dilakukan salah satu pihak, akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah
pihak. Wanprestasi tentu saja memberikan konsekuensi yuridis dimana pihak yang
lalai atau melakukan wanprestasi harus menanggung akibat hukum dari cidera
janji yang telah dilakukan. Wanprestasi jelas diatur dalam pasal 1238 KUH
Perdata.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap
pelaku usaha atas tindakan wanprestasi yang dilakukukan oleh public figure
dalam praktik Endorsement dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa
wanprestasi dalam praktik endorsement. Penelitian ini menggunakan metode
penulisan hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan serta analisis
data
secara
kualitatif
yaitu
dengan
mengumpulkan
data,
kemudian
menghubungkan dengan teori yang digunakan dan menarik kesimpulan untuk
menentukan hasil penelitian.
Hasil penelitian dari analisis yuridis dalam penelitian ini mengkaji pentingnya
pemenuhan unsur-unsur perjanjian, perlindungan hukum, dan penyelesaian
sengketa wanprestasi dalam mencegah dan menangani konsekuensi hukum dari
wanprestasi dalam praktik Endorsement Hal ini menunjukkan bahwa sengketa
wanprestasi dalam praktik endorsement yang dilakukan oleh public figure yaitu
tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
karena dalam kenyataannya praktik Endorsement sendiri belum sepenuhnya diatur
secara khusus dalam undang-undang hal ini menyebabkan ketidak pastian hukum
bagi pelaku usaha dalam praktik endorsement.
Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam endorsement yang dilakukan
oleh public figure yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dapat
diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi, namun yang dilakukan
pelaku usaha dalam sengketa ini yaitu dengan cara litigasi dengan melaporkan
pihak endorser public figure kepihak yang berwajib. Dilaporkan atas dugaan
penipuan dan penggelapan, karena dalam sengketa wanprestasi ini terdapat unsur
kesengajaan dan kebohongan sehingga dapat dilaporkan ke ranah pidana.
Kata Kunci : Endorsement, Wanprestasi, Public Figure
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | Perpus Pusat Upgris |
Date Deposited: | 04 Sep 2024 04:00 |
Last Modified: | 04 Sep 2024 04:00 |
URI: | http://eprints3.upgris.ac.id/id/eprint/4351 |