KENAKALAN REMAJA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 DI KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

Meningkatnya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin marak
terjadi akhir-akhir ini. Tindak tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana
yang cukup meresahkan masyarakat, karena niat pelaku yang terencana dan
tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak, salah satunya yaitu penyalahgunaan
narkotika. Upaya penanganan utamanya dari segi yuridis yang merupakan salah
satu kebutuhan utamanya yang bertujuan memutus rantai penyebaran kejahatan
khususnya terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh warga
Pati.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab
terjadinya tindak pidana narkotika untuk mengetahui bagaimanakah upaya-upaya
yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Pati dalam menanggulangi terjadinya
tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh warga di Kabupaten Pati. Metode
pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan
normatif.Yaitu untuk memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnya mengenai
tinjauan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur
secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahaya maupun dampak dari narkotika,
pemerintah membuat aturan mengenai narkotika dengan tujuan bahwa kejahatan ini
dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para
pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hasil
penelitian dan pembahasan dari penelitian ini yaitu bahwa faktor- faktor yang
menyebabkan tindak pidana narkotika yaitu berasal dari faktor yang kemudian
menjadi penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja :a.
Faktor diri sendiri, b. Faktor lingkungan c.Faktor komunikasi, teknologi, dan
informasi.Tindakan pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di
Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang
dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Terdapat sanksi dalam
undang-undang ini yaitu sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan
tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda.
Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status
badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan
dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.
Kata kunci : narkotika, tindak pidana, dan sanksi