TINJUAN YURIDIS TERHADAP FITNAH DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM KAMPANYE POLITIK MELALUI MEDSOS DI PEMILU TAHUN 2024 BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan agenda wajib lima tahunan
yang digelar oleh bangsa Indonesia. Kampanye melalui sosial media menjadi
lebih efektif dan memberikan berbagai dampak positif diantaranya mampu
menjangkau masyarakat lebih luas. Namun, dibalik sisi positif tersebut sosial
media juga menjadi sarang penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjelang
pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Metode
yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik
pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk studi kasus, wawancara dengan
para ahli dan praktisi hukum, serta observasi langsung. Dari hasil penelitian
ditemukan 355 pelanggaran konten internet selama periode kampanye Pemilu
2024, yang berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Untuk
menyikapi hal tersebut, KPU selaku penyelenggara pemilu bekerja sama dengan
Kominfo dalam hal pemantauan, pengawalan, dan penekanan angka penyebaran
hoax dan ujaran kebencian.
Kata kunci : Kampanye, Hoaks, Ujaran kebencian, KPU