AKSESIBILITAS HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN KENDAL

Indonesia merupakan Negara hukum ( rechtsstaat ), sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Penyandang
disabilitas sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, memiliki hak yang setara
untuk ikut serta aktif dalam aktivitas politik tanpa diskriminasi, Namun, dalam
pelaksanaannya, penyandang disabilitas adalah kelompok yang sering terlupakan
dan terpinggirkan dalam masyarakat, dan mereka belum sepenuhnya mendapat
kesempatan yang sama dalam hal politik. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji
aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di
kabupaten kendal serta kendala yang dihadapi KPU Kabupaten kendal dalam
meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Penelitian
ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sumber data primer dan
sekunder yang dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian
dan pembahasan dari penelitian ini menunjukan bahwa aksesibilitas hak politik bagi
penyandang disabilitas sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Namun masih
terdapat berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain kurangnya informasi terkait
panitia penyelenggara pemilu, kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat,
kurangnya sosialisasi atau pendidikan politik yang menyeluruh, rendahnya
kesadaran politik baik dari penyandang disabilitas maupun keluarganya, serta masih
adanya TPS yang belum memadai dalam hal aksesibilitas.
Kata Kunci : Aksesibilitas, Hak Politik, Penyandang Disabilitas