PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 910 K/Pdt.Sus- HKI/2020 TENTANG HAK CIPTA “LAGI SYANTIK”)

Penelitian ini Berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak
Cipta Lagu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 910 K/Pdt.Sus-Hki/2020
Tentang Hak Cipta “Lagu Syantik”).
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Apakah yang
menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim no. 910
k/pdt.sus-hki/2020 tentang hak cipta “lagu syantik”. Skirpsi ini bertujuan untuk
mengembangkan ilmu di bidang Hukum Perdata berkaitan dengan penegakan
hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu pada Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung No. 910 K/Pdt.Sus-Hki/2020 Tentang Hak Cipta “Lagu Syantik.
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis normatif. Teori yang diajukan untuk menganalisis yaitu teori
negara hukum. Dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
menggunakan teori dari Miles dan Huberman.
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan ini yaitu karna beberapa alasan, Bahwa WAMI
mempunyai kewajiban untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dan dari
bukti T.I.2.4 berupa validasi monetization penerima royalti oleh WAMI, Para
Tergugat dapat membuktikan bahwa claim terhadap adanya pendapatan dari
cover lagu “Lagi Syantik” jatuh kepada WAMI bukan kepada Para Penggugat,
sementara Para Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya
akibat adanya cover lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan oleh Para Tergugat.
Saran yang diberikan Kepada Pencipta Lagu, hendaknya mendaftarkan
karya ciptaanya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sehingga
memudahkan pencipta atau pemegang hak cipta dalam proses pembuktian
apabila terjadi sengketa dikemudian hari, dan untuk peng-cover lagu hendak
nya meminta izin kepada pencipta lagu sebelum melakukan cover, dan kepada
penegak hukum hendaknya memberikan keadilan seadil-adilnya.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran, Hak Cipta