IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA BANGLARANGAN KABUPATEN PEMALANG

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah,
pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur
melalui perundang-undangan. Perangkat desa berfungsi sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa, membantu pemerintah desa khususnya kepala desa atau yang
disebut dengan nama lain. Untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri diperlukan
kerjasama antara perangkat desa dengan masyarakat. Kepala desa, dibantu oleh
perangkat desa, memainkan peran penting dalam membangun dan menyelenggarakan
pemerintahan desa. Banyaknya permasalahan terkait birokrasi menunjukkan rusaknya
tatanan birokrasi dan integritas sumber daya manusia di dalamnya. Penyimpangan�penyimpangan terjadi tidak hanya karena aturan yang berlaku namun sumber daya
manusia sangat menentukan pelaksanaan suatu ketentuan yang dibuat pemerintah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Banglarangan Kabupaten Pemalang serta
Dampak yang ditimbulkan akibat politisasi dalam implementasi pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa di Desa Banglarangan Kabupaten Pemalang. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empiris, Spesifikasi penelitian
bersifat diskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data
primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan metode analisis
kualitatif. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan proses penting
untuk mendapatkan perangkat desa yang profesional. Perangkat desa inilah yang akan
membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa.Namun, setiap kewenangan
yang diberikan akan sejalan dengan beban tanggungjawab yang mengikutinya.
Tujuannya, tidak lain untuk mencapai kesejahteraan rakyat lokal, bukan justru memicu
adanya konflik kepentingan maupun penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan
pribadi. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Politisasi Dalam Implementasi
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Banglarangan Kabupaten
Pemalang dampak yang ditimbulkan Seperti yang paling banyak terjadi yaitu praktik
jual beli jabatan pada birokrasi pemerintahan yang termasuk dalam komersialisasi
birokrasi pada saat ini paling banyak dilakukan dan menjadi patologi birokrasi.
Kata kunci : Pemerintahan Desa, Perangkat Desa, Birokrasi