TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ( Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN SMG)

Perdagangaan orang adalah tindak pidana perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,penjeratan utang atau
memberi bayaran, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara maupun antar
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Tujuan
penelitian ini adalah mengetahui Kasus perdagangan orang yang ada di semarang
dan diputus pada putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Smg, mengetahui putusan
hakim sudah sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana cara
penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian ini adalah
penelitian yuridis normatif. Dan merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu
metode yang dipakai untuk menggambarkan kondisi atau keadaan yang sedang
terjadi. Perdagangan orang bukan lah hal sepele dan harus di berantas karena
dapat merugikan orang lain dan bahkan mencederai HAM. Pelanggaran HAM
yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja,
kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya. Penerapan
hukum pidana pada tindak pidana perdagangan orang dalam perkara putusan
nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.SMG telah sesuai karena telah memenuhi unsur yang
ada pasal 2 undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang tindak pidana
pemberantasan perdagangan orang di Indonesia karena terbukti bertentangan
dengan isi undang undang yang ada dan terdakwa di tuntut dan dijatuhi hukuman
oleh hakim sebagaimana mestinya.
Kata kunci : Perdagangan orang, Tindak pidana