PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA TEJOREJO KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari demokrasi ditingkat
Pemerintah Desa. Fungsi BPD antara lain membahas dan menyepakati rancangan
peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam hal ini peran
BPD yang menciptakan dan menyusun peraturan desa bersama Kepala Desa
dalam membangun Desa yang baik secara sosial, ekonomi dan budaya.
Peraturan
desa
merupakan
peraturan
perundang-undangan
yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan disepakati atas persetujuan
Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Peraturan Desa disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa
didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. serta sejalan
dengan asas pengaturan desa.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan Badan
Permusyawaratan Desa dalam proses pembuatan peraturan desa di Desa Tejorejo
Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Sumber penelitian ini berasal dari
data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa. dan Data sekunder sebagai data pelengkap diperoleh dari
buku-buku, skripsi, tesis, disertasi dan Peraturan Perundang-Undangan.
Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi
peran BPD dalam proses pembuatan peraturan desa di Desa Tejorejo sudah cukup
maksimal sesuai dengan dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 karena pada
proses pembuatan Peraturan Desa BPD melewati beberapa tahapan yang
didalamnya
dimulai
dari
usulan,
persiapan
perencanaan
pembentukan,
perancangan, pembahasan, persetujuan dan sosialisasi. Pelaksanaan prinsip good
governance dalam peranan BPD dalam proses pembuatan peraturan desa di Desa
Tejorejo ada beberapa yang sudah menerapkan prinsip good governance seperti
pada akuntabilitas keterbukaan dan aturan hukum tetapi tidak dengan prinsip
transparansi.
Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Implementasi