TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG PERSATUAN SETELAH PERCERAIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018)

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui fakta hukum pertanggungjawaban
suami istri terhadap hutang piutang persatuan setelah perceraian berdasarkan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018. Metodologi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan informasi
baik dari sumber primer maupun sekunder, dan deskriptif analitis yaitu mencari
fakta hukum secara menyeluruh dan menelaah secara metodis terhadap putusan
hakim. Hasil penelitian menunjukan pertanggungjawaban suami istri terhadap
hutang piutang persatuan setelah perceraian dalam Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018 yaitu Hakim mengadili sendiri menyatakan
menghukum Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II kalah untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi di
tetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Mahkamah Agung
menolak eksepsi Tergugat, serta menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dan
Tergugat dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50% / 50%) baik aktiva
maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan
melalui pelelangan, juga menghukum Tergugat bersedia membagi harta bersama
Penggugat dan Tergugat dengan cara dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi
dua 50% / 50%) baik aktiva maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak
memungkinkan dilakukan melalui pelelangan. Kesimpulan dalam putusan
Mahkamah Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018 yaitu berupa pembagian harta
bersama antara mantan suami dan mantan istri dibagi dengan porsi yang sama rata
(bagi dua 50% / 50%) baik aktiva maupun pasiva secara natural atau bahkan jika
tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan.
Kata kunci : Perkawinan, Hutang Piutang Persatuan, Perceraian,
Pertanggung Jawaban Suami Istri