STUDI ANALISIS HAK WARIS ANAK SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-PUU-VIII/2010)

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan di
pemerintahan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) atau pun Kantor
Catatan Sipil. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih pada ibu dan
anaknya. Anak merupakan penyambung garis keturunan dan penerus generasi di
masa depan bagi kedua orang tuanya. Menurut Pasal 43 Undang-Undang
Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah
hanya akan mempunyai akibat hukum hubungan perdata kepada ibu dan keluarga
ibu, serta pada Pasal 100 KHI menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar
perkawinan berakibat hukum hanya akan mempunyai nasab dengan ibu dan
keluarga ibunya. Berdasarkan Pasal 42 dan 43 UU No. 16 tahun 2019 jo UU No. 1
tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang
sah, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai
hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif
analitis. Hasilnya dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46
Tahun 2010 anak siri tetap mendapatkan hak-haknya sepanjang dapat dibuktikan
dengan bukti tes pengetahuan teknologi atau pun tes DNA bahwa anak tersebut
merupakan anak bilogis dari laki-laki yang diakui sebagai ayahnya.
Kata kunci: perkawinan siri, anak siri, hak waris