PENEGAKAN HUKUM TERHADAP FENOMENA FRIENDS WITH BENEFITS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Fenomena Friends With Benefits (FWB) memiliki dua pandangan yakni pandangan
positif dan negatif. Dalam pandangan positif merujuk pada hubungan persahabatan
yang memiliki manfaat atau keuntungan tambahan sedangkan dalam pandangan
negatif, yaitu hubungan pertemanan yang berorientasi pada aktivitas seksual tanpa
adanya ikatan emosional atau komitmen. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah yuridis empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
penegakan hukum terhadap fenomena hubungan Friends With Benefits (FWB) yang
berpandangan negatif dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, terutama
dalam konteks perzinahan. Hasil penelitian menunjukkan dalam KUHP lama
(warisan kolonial), hubungan FWB tidak dianggap sebagai perzinahan, dalam
KUHP lama perzinahan dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Dalam
KUHP baru, hubungan FWB dalam pandangan negatif dapat dianggap sebagai
perzinahan dan dapat dikenai hukuman pidana, selain itu adanya peraturan daerah
yang juga mengatur tentang perzinahan, berlakunya KUHP baru membatalkan
seluruh peraturan daerah tentang perzinahan kecuali peraturan yang bersifat khusus.
Jika dalam hubungan FWB terdapat keterlibatan anak, anak yang melakukan tindak
pidana persetubuhan berusia di atas 12 tahun, maka anak tersebut telah dapat
bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana, tidak dapat dilakukan diversi namun
upaya restoratif tetap dilakukan. Tindakan persetubuhan yang dilakukan orang
dewasa yang melibatkan anak, termasuk pencabulan. tidak mengenal istilah suka
sama suka, walaupun anak tersebut meminta untuk berhubungan seksual. Dalam
perspektif Hak Asasi Manusia, adanya pelanggaran terhadap hak perempuan serta
anak dalam fenomena hubungan FWB dalam pandangan negatif, yang melanggar
hak-hak mereka yang dilindungi oleh Undang-Undang dan peraturan yang
mengatur perlindungan hak-hak tersebut.
Kata kunci: Friends With Benefits, Hukum, Hak Asasi Manusia