PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CYBER BULLYING ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 636/ Pid. Sus/ 2021/ PN Pdg )

Perkembangan kebutuhan masyarakat dalam teknologi informasi memegang
peranan yang sangat penting, baik dalam sisi positif maupun negatif. Salah satu
cyber crime yang cukup meresahkan dan sedang berkembang saat ini adalah
kejahatan yang terkait kebebasan privasi seseorang yakni cyber bullying. Adapun
permasalahan yang diangkat yakni penerapan hukum positif tentang tindak pidana
cyberbullying sebagai salah satu kejahatan cybercrime dan penyebab timbulnya
kejahatan perundungan yang terjadi di sosial media. Metode penelitian yang
digunakan yakni metode penelitian normatif, dikarenakan adanya kekosongan
norma terhadap pengaturan cyber bullying dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Cyberbullying merupakan sebuah kejahatan jenis baru
jika dilihat dari media yang digunakan yaitu media elektronik, semakin mudahnya
menjadikan sosial media sebagai tempat melakukan tindakan kejahatan
cyberbullying dari beberapa sebab diperuntukkan memenuhi sikap agresifitas dan
pribadi merasa hebat yang mendominasi pelaku, lalu hal ini sangatlah harus
menjadi perhatian para penegak hukum dimana semakin marak terjadi tindakan
cyberbullying di sosial media. Oleh sebab itu atas fenomena cyberbullying ini
penerapan hukum positif tindak pidana cybebullying telah dijelaskan berdasarkan
pada pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas
Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, dan memiliki keterkaitan antara pasal 310 dan 311 KUHP, dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/ 2008 tentang delik aduan
mengacu pada fenomena cyberbullying ini.
Kata Kunci : perlindungan anak, cyber bullying, media sosial