ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING (Studi Kasus Putusan Nomor 92/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL)

Penggunaan teknologi dan informasi dalam layanan perbankan yang ditawarkan
oleh bank berdampak pada perkembangan transaksi bisnis di industri perbankan.
Internet banking merupakan salah satu layanan perbankan yang memanfaatkan
teknologi informasi berbasis elektronik dan media internet. Nasabah dapat
melakukan transaksi perbankan dengan lebih nyaman dan mudah dengan
penggunaan internet banking, namun terdapat risiko yang cukup besar.
Kenyamanan nasabah terhadap layanan internet banking terhambat oleh beberapa
hal yang mempengaruhi efektivitasnya. Gangguan sistem yang disebabkan oleh
server dan kelemahan keamanan pada internet banking merupakan contoh dari
tantangan-tantangan tersebut yang mempersulit adanya penerimaan hak-hak atau
perlindungan hukum bagi nasabah. Setiap tindakan yang diambil untuk menjamin
kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada nasabah termasuk dalam
perlindungan hukum bagi nasabah bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengkaji prinsip-prinsip perlindungan dan putusan hakim mengenai upaya hukum
yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah internet banking yang dirugikan dalam
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/pdt.g/2015/pn.jkt.sel. Metodologi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan informasi baik
dari sumber primer maupun sekunder, dan deskriptif analitis yaitu mencari fakta
hukum secara menyeluruh dan menelaah secara metodis terhadap putusan hakim.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam putusan hakim
terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking dalam
Studi Kasus Putusan Nomor 92/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL belum sesuai dengan
undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang ITE yang sebenarnya dinilai telah cukup mampu mengatur
permasalahan dan perlindungan hukum sistem Internet banking tetapi juga dalam
putusan tersebut tidak memberikan perlindungan karena gugatannya tidak
dikabulkan dan hak perlindungan hukum dari penggugat tidak terpernuhi sehingga
penggugat harus membayar biaya perkara yang muncul dalam persidangan.
Kesimpulannya dalam putusan nomor 92/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL, tidak
memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan perlindungan hukum dan
penggugat merasa haknya tidak dilindungi oleh hukum dan pihak bank tersebut.
Kata kunci : perbankan, internet banking, nasabah, perlindungan hukum.