TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI APLIKASI TWITTER (Studi putusan Nomor: 215/PID.B/2021/PN.Tgt)

Penelitian ini bermula karena adnya keresahan penulis dan juga masyarakat,
terkait dengan tindak pidana penyebarluasan pornografi yang tentunya hal ini
sangat meresahkan dan merugikan bagi masyarakat khususnya pengguna media
social. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi
seseorang yang telah melakukan Tindak Pidana penyebarluasan pornografi dalam
aplikasi Twitter , serta untuk mengetahui bagaimana putusan hakim Pengadilan
Negeri Tanah Grogot dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan Undang
Undang yang berlaku. maka penulis melakukan penelitian menggunakan metode
kualitatif kepustakaan dengan mempelajari berbagai macam buku-buku,
perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Hasil
yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan hukum pidana
terhadap pelaku tindak pidana penyebarluaasan pornografi sudah sesuai dengan
peraturan perundang undangan, namun dalam menjatuhkan hukuman kepada
terdakwa pada putusan Nomor: 215/PID.B/2021/PN.Tgt menurut penulis kurang
adil dan memberikan efek jera bagi terdakwa. Dalam kasus ini seharusnya pelaku
tindak pidana juga dapat dijerat dengan UU ITE, karena dalam tindakannya si
pelaku menyebarnya melalui jaringan internet atau media sosial sehingga
perbuatan terdakwa termasuk dalam pelanggaran Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Akibatnya para pelaku tindak pidana penyebaran pornografi
akan merajalela karena pada faktanya hukumannya kurang memberikan efek jera
bagi pelaku. Dalam kasus penyebarluasan pornografi ini sudah sangat meresahkan
dan merugikan masyarakat dan membawa dampak buruk bagi generasi penerus
bangsa apalagi korban yang berada dalam video tersebut.
Kata kunci: tindak pidana penyebarluasan pornografi, UU ITE, Keadilan.