PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu tentang perlindungan hukum
terhadap korban tindak pidana terorisme yang hingga kini selalu tenggelam dalam
hiruk pikuk pembahasan seputar pelaku dan jaringannya serta aksi aparat negara
dalam upaya pencegahan dan penindakan terorisme. Sekilas hal ini menunjukkan,
perbincangan terorisme lebih berorientasi kepada pelaku (offender oriented)
ketimbang penanganan terhadap korban (victim oriented). Padahal korban
merupakan subjek yang paling terzalimi akibat kesadisan aksi terorisme.Metode
penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normative yang bersifat
deskriptif analisis. Sumber data terdiri dari data primer yakni perundang-
undangan dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan datanya
menggunakan studi pustaka yang kemudian dianalisis secara kualitatif.Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa didalam hukum pidana positif yang ada di
Indonesia secera keseluruhan sebenarnya sudah sangat efektif dalam mengatur
pemberian hak terhadap korban tindak pidana terorisme, namun dalam
penerapannya masih sangat kurang sehingga menjadikan desiderata bagi korban
tindak pidana terorisme. Setidaknya terdapat tiga peraturan perundang- undangan
pidana yang berorientasi memberikan perlindungan hukum terhadap korban
tindak pidana terorisme antara lain UU No. 15 Tahun 2003, UU No. 31 Tahun
2014 dan PP No. 44 Tahun 2008 dan lain-lain. Merujuk pada faktor-faktor
penghambat yang ada, maka perlu adanya sosialisasi secara masif akan hak-hak
korban yang tertuang dalam undang-undang, juga perlu adanya revisi undang-
undang tindak pidana teorisme yang memuat hak-hak korban secara komprehensif
dan pencabutan serta perubahan atas peraturan pemerintah yang kurang
mendalam. Termasuk pula perlu adanya komitmen pemerintah dan instansi terkait
lainnnya yang berwenang dalam memberikan penanganan yang lebih efektif
terhadap para korban tindak pidana terorisme.
Kata kunci: Pidana Terorisme, Perlindungan Hukum, Korban Terorisme