PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks)

Perdagangan orang (human trafficking) menurut definisi dari Pasal 3
Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau
penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-
bentuk
lain
dari
pemaksaan,
penculikan,
penipuan,
kebohongan
atau
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima
pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan
dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.
Dalam penulisan skripsi ini dibahas permasalahan pertama dengan
Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, kedua Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang. Analisis Yuridis Putusan No.
1404/Pid.B/2013/PN.Mks.
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat
desktriptif. Dengan menggunakan data sekunder, yang berkaitan dengan
Perdagangan perempuan dan Anak serta putusan No. 1404/Pid.B/2013/PN.Mks
yang terkait. Metode pengumpul data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah melalui studi dokumen dan metode studi pustaka (library research).
Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif
analitis.
Hasil Penelitian dalam Skripsi ini menunjukkan Dalam Putusan No.
1404/Pid.B/2013/PN.Mks, disimpulkan bahwa Putusan Hakim atau putusan
pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara
pidana. Putusan Hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian
hukum tentang statusnya, Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana perbuatan terdakwa tersebut
telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwaan oleh penuntut
umum.
Kata kunci : perdagangan orang,tindak pidana