IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA (PERWAL) SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK GUNA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT DI KELURAHAN TAMBAKAJI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Semarang
Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik Guna
Menciptakan Lingkungan Bersih Dan Sehat Di Kelurahan Tambakaji Kecamatan
Ngaliyan Kota Semarang” dilatar belakangi oleh permasalahan sampah
merupakan permasalahan yang sangat krusial jika tidak ditangani dengan benar.
Sumber sampah terbanyak berasal dari pemukiman. Kelurahan Tambakaji
Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu wilayah penyumbang sampah di Kota
Semarang. Dalam kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum
mengganti plastik dengan kantong ramah lingkungan. Bahkan terdapat pula toko
modern yang masih menyediakan kantong plastik berbayar.
Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di
Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Fokus penelitian “
Implementasi Perturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang
Pengendalian Penggunaan Plastik Guna Menciptakan Lingkungan Bersih Dan
Sehat Di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang” dengan 4
indikator 1) sumber daya yang digunakan dalam proses implementasi, 2)
komunikasi yang digunakan dalam proses implementasi, 3) disposisi atau
tanggapan masyarakat terkait adanya peraturan walikota nomor 27 tahun 2019, 4)
implementing organization atau badan-badan yang bertanggungjawab terhadap
Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian
Penggunaan Plastik.
Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut 1) sumber daya yang ada masih
kurang memadai. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya non
manusianya. 2) komunikasi yang dilakukan oleh lurah tambakaji sudah
melibatkan berbagai sektor baik dari masyarakat umum, pelaku usaha, dan pihak
akademisi. 3) Tanggapan masyarakat dan para pelaku usaha di wilayah kelurahan
tambakaji sangat bagus. Namun juga dapat dilihat bahwa masyarakat dan para
pelaku usaha menyayangkan belum tegasnya pemerintah dalam pelaksanaan
peraturan walikota nomor 27 tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik
tersebut. 4) Tidak ada pembagian kewenang secara khusus dalam pelaksanaan
peraturan tersebut. Namun, jika tanggungjawab merupakan tanggungjawab
bersama.
Kata kunci : implementasi, penggunaan plastik.