MANAJEMEN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KESATRIAN 2 SEMARANG

Adelia Ravita Sekar Sari “ Manajemen Pendidikan Antikorupsi di SMA Kesatrian 2
Semarang” Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan, Universitas PGRI Semarang,
2021.Latar belakang penelitian berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang melaksanakan
upaya pencegahan dengan menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada
setiap jenjang pendidikan. Hal tersebut menegaskan bahwa sekolah sebagai lembaga
pendidikan dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan
antikorupsi terutama membudayakan perilaku antikorupsi di kalangan siswa. Melalui
pengembangan kultur sekolah, diharapkan siswa memiliki moral sosial untuk
membiasakan berprilaku antikorupsi. Melihat pentingnya, perlu adanya manajemen
pendidikan yang baik dalam menerapkan pendidikan antikorupsi.
Jenis penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Sumber data yang dijadikan sumber informasi adalah Kepala sekolah, Waka
Kurikulum, Guru dan Siswa. Fokus dalam penelitian ini yaitu manajemen pendiidkan
antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang. Sub fokus pada penelitian yaitu perencanaan
pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang, Pengorganisasian pendidikan
antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang, pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMA
Kesatrian 2 Semarang dan Pengawasan pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2
Semarang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi
dokumentasi. Teknik analisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan
kesimpulan.
Hasil penelitian tentang manajemen pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrrian 2
Semarang menunjukkan bahwa : (1) Perencanaan pendidikan antikorusi melalui 3
proses. Pertama, menentukan tujuan pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2
Semarang. Kedua, menyusun program kegiatan sekolah. Ketiga, mengembangkan
kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam semua mata
pelajaran. (2) Pengorganisasian pendidikan antikorupsi dilaksanakan berdasarkan SK
Kepala Sekolah, yaitu dengan membagi tugas kepada guru dan penanggung jawab
kegiatan. Dalam hal penanaman karakter, khususnya karakter antikorupsi dibentuk tim
Satuan Tugas Penguatan Pendidikan Krakter (STP2K) dan Gerakan Literasi Sekolah
(GLS). (3) Pelaksanaan pendidikan antikorupsi direalisasikan melalui 4 proses. Pertama,
pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi kedalam setiap mata pelajaran pada kegiatan
KBM. Kedua, kegiatan rutin pembiasaan .Ketiga, melalui kegiatan yang diprogramkan
sekolah dalam rencana kerja sekolah. Keempat, kerjasama dengan lingkungan (seminar
dan kegiatan diluar sekolah). (4) Evaluasi pendidikan antikorupsi melalui observasi
pada saat prosespembelajaran yang dilakukan dengan evaluasi tertulis (catatan
penskoran, skala sikap dan raport dan evaluasi non tertulis (diperingatkan langsung).
Kata kunci : Manajemen, Pendidikan Antikorupsi