IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DI SD NEGERI TINGKIR LOR 2 KOTA SALATIGA

Ina Siah. NPM. 22510022. Judul “Implementasi Kebijakan Kurikulum
Merdeka di SD Negeri Tingkir Lor 2 Kota Salatiga” program Pascasarjana
Universitas PGRI Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. A. Y. Soegeng Ysh., M. Pd.,
Pembing II Dr. Ngasbun Egar, M. Pd.
Kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses
pendidikan dan pembelajaran. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru
yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Indonesia pada Tahun Ajaran 2021/ 2022. Sekolah formal jenjang
Pendidikan Dasar di Kota Salatiga pada Tahun Ajaran 2022/ 2023 telah
mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Salah satu diantaranya adalah SD
Negeri Tingkir Lor 2 Kota Salatiga. Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah
tersebut didukung dengan sumber daya manusia yaitu guru yang berjumlah
delapan. Enam guru menjadi guru kelas, satu guru agama Islam, dan satu guru
sebagai guru pendidikan jasmani dan kesehatan. Di sisi lain, sekolah tersebut
memiliki sarana dan prasarana berupa lahan, gedung, dan media pembelajaran
dengan kondisi baik untuk mendukung pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka.
Tidak hanya dari segi sarana dan prasarana saja, implementasi Kurikulum
Merdeka di sekolah tersebut juga didukung dengan sumber daya keuangan yang
dianggarkan setiap tahun untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran melalui
dana BOS. Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri Tingkir Lor 2 Kota
Salatiga dua tahun ini berdampak pada peningkatan kompetensi literasi, numerasi,
dan karakter peserta didik. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2023, kompetensi
literasi, numerasi, dan karakter peserta didik mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya dan sudah mencapai kompetensi minimum.
Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka
di SD Negeri Tingkir Lor 2 Kota Salatiga. Adapun sub fokus penelitian ini adalah
(1) mendeskripsikan dan menganalisis komunikasi implementasi kebijakan
Kurikulum Merdeka, (2) mendeskripsikan dan menganalisis sumber daya
implementasi Kurikulum Merdeka, (3) mendeskripsikan dan menganalisis
disposisi implementasi Kurikulum Merdeka, dan (4) mendeskripsikan dan
menganalisis struktur birokrasi implementasi Kurikulum Merdeka.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif
kualitatif dengan menggunakan teori kebijakan Edward III 1980. Teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji
keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan triangulasi waktu.
Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi dan kategorisasi data,
penyajian data, dan kesimpulan.
Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa komunikasi
implementasi
Kurikulum Merdeka sudah berjalan dengan baik. Informasi disampaikan melalui
rapat, In House Training, dan pembelajaran. Sumber daya pendukung dalam
implementasi Kurikulum Merdeka belum semua indikator tercapai maksimal.
Dari kelima indikator sumber daya, terdapat dua sumber daya yang belum
x
maksimal yaitu indikator sumber daya anggaran dan sumber daya informasi.
Sumber daya anggaran yang berasal dari dana BOS dan orangtua peserta didik
belum cukup untuk menopang pembiayaan pembelajaran. Informasi guru dalam
implementasi belum terlihat dalam melaksanakan asesmen awal dan pembelajaran
berdiferensiasi. Adapun disposisi dalam implementasi Kurikulum Merdeka
terdapat satu indikator yang belum maksimal yaitu kejujuran. Kejujuran guru
kurang terlihat dalam melaksanakan asesmen awal. Guru tidak melaksanakan
asesmen awal kognitif dalam pembelajaran. Bukti dukung analisis hasil asesmen
awal nonkognitif juga tidak ditemukan selama dua tahun ajaran. Struktur birokrasi
implementasi Kurikulum Merdeka juga terdapat satu indikator yang belum
tercapai secara maksimal yaitu standar operasi prosedur. Sekolah tidak membuat
standar operasi prosedur implementasi Kurikulum Merdeka.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang
diberikan adalah untuk dinas pendidikan, bagi sekolah, dan bagi pendidik. Bagi
dinas pendidikan sebaiknya melakukan pengawasan dan pendampingan
implementasi Kurikulum Merdeka secara terprogram agar dapat mengetahui
kendala yang dihadapi dalam melaksanakan implementasi Kurikulum Merdeka.
Dinas perlu melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia mengenai
Kurikulum Merdeka. Bagi sekolah, sebaiknya dilakukan peningkatan kompetensi
sumber daya manusia mengenai Kurikulum Merdeka. Pendampingan dan
pengawasan di sekolah juga perlu dilakukan oleh kepala sekolah agar dapat
mengetahui kejujuran guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Sekolah
juga perlu melakukan kerja sama kepada pihak lain agar dapat membantu
menopang pembiayaan dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar operasi
prosedur pun perlu dibuat agar dijadikan pedoman guru dalam implementasi
Kurikulum Merdeka di sekolah. Bagi pendidik, guru sebaiknya melakukan
peningkatan kompetensi mengenai implementasi Kurikulum Merdeka dan
meningkatkan kejujuran dalam melaksanakan persiapan pembelajaran serta
penilaian pembelajaran.
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Kurikulum Merdeka, Sekolah Dasar