IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2020 DALAM PEMILIHAN PERANGKAT DESA DI DESA MEGONTEN KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

Penelitian ini dilatarbelakangi kekosongan jabatan Perangkat Desa
Megonten yang di sebabkan karena faktor purna tugas, Perubahan Perda,
perubahan SOTK Pemerintahan Desa, serta rekontruksi jabatan karena adanya
perubahan SOTK di tambah pembentukan Tim Pengisian (Panitia) pemilihan
Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Demak Nomor 8
tahun 2020. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan
Daerah Demak Nomor 8 Tahun 2020 Dalam Pemilihan Perangkat Desa Di Desa
Megonten Tahun 2022, Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2022 Dalam Pemilihan Perangkat Desa di
Desa Megonten tahun 2022, solusi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 8 tahun 2020 Dalam Pemilihan Perangkat Desa di Desa
Megonten Tahun 2022
Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, lokasi
penelitian berada di Desa Megonten. Indikator dalam penelitian ini yaitu :
1)sumber daya yang dapat mempengaruhi implementasi Perda Demak nomor 8
tahun 2022 dalam pemilihan Perangkat Desa Megonten tahun 2022,
2)Komunikasi yang digunakan dalam pemilihan Perangkat Desa Megonten tahun
2022, 3)Disposisi atau Tanggapan dari masyarakat terhadap pemilihan Perangkat
Desa Megonten tahun 2022, 4)Badan-badan yang bertanggung Jawab terhadap
pemilihan Perangkat Desa Megonten tahun 2022. Metode pengumpulan data
yang dipakai ialah wawancara, observasi dan dokumentasi.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1)Implementasi Peraturan Daerah
nomor 8 tahun 2020 dalam pemilihan Perangkat Desa Megonten tahun 2022 dari
sumber daya dan sumber dana yang digunakan sudah sesuai, namun susunan
organisasi Tim pengisisan tidak sesuai dengan Perda yang ada, dari komunikasi
penggunaan website Desa belum dilakukan, hal ini tidak sesuai dengan perda
yang ada, dari sikap pelaksana dan tanggapan masyarakat Kepala desa
menedukung akan adanya Pemilihan perangkat desa dengan perda yang baru,
tanggapan masyarakat menggapa Pelaksanaan Perda tersebut dalam Pemilihan
Perangangkat Desa masih kurang maksimal karena tidak melibatkan masyarkat,
pembentukan Tim Pengisian tidak akuntabel, penginformasian masih belum
memaksimalkan teknologi informasi. 2) Kendala yang dihadapi adalah kurang
dilibatkannya masyarakat dalam Proses Pemilihan Perangkat Desa, Kurangya
penggunaan teknologi informasi digital dalam penginformasian Pemilhan
Perangkat Desa, Rendahnya tingkat kesadaran masayarakat akan pengawasan
dalam pelaksanaan kebijakan yang ada di Pemerintahan Desa. 3)Upaya yang
dilakukan untuk mengahdapi kendala adalah Perlunya melibatkan masyarakat
dalam proses Pemilihan Perangkat Desa, Perlu adanaya Bimtek dari pemerintah
Desa atau Dinas Terkait menegnai Penginformasian menggunakan teknologi
informasi dalam Pemilihan Perangkat Desa, Kepala Desa lebih memahami lagi
Peraturan Daerah yang digunakan untuk pemebentukan susunan Tim pengisian
Perangkat Desa