PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PHISING MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Nga)

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang kualifikasi tindak pidana
phising yang banyak terjadi di wilayah Indonesia; dan melakukan analisis
terhadap pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim dalam Putusan
Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Nga. serta untuk menganalisis tentang bentuk
penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban.
Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini
adalah deskriptif analitis. Peneliti menggunakan pengumpulan data dengan teknik
penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh akan disajikan dalam metode
kualitatif.
Dari beberapa jenis kualifikasi tindakan phising tersebut yang saat ini sering
terjadi di Indonesia adalah dengan mengirimkan gambar paket via WhatsApp dan
pengiriman email beserta link yang jika diklik maka akan diarahkan pada website
palsu sebagai media pelaku melakukan phising.
Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim yang dilakukan pada
putusan tersebut dinilai belum sesuai dengan permasalahan inti, seharusnya pihak
Majelis Hakim atau Penuntut Umum dapat menggunakan Pasal 30 ayat (3) Jo
Pasal 46 ayat (3) UU ITE yang lebih tepat sebagai dasar hukuman bagi pelaku
tindak pidana phising terutama dalam putusan kasus ini. Untuk perlindungan
hukum yang dapat diberikan adalah perlindungan preventif berupa pemberian
edukasi kepada masyarakat dan pemberian perlindungan represif berupa
melaporkan tindakan pelaku kepada pihak berwajib dan disertai dengan
pemulihan nama baik bagi korban.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Phising, Hukum Positif.