IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAHAN DESA KARANGTENGAH KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

Intan Dwi Saputri, NPM 19210057 “Implementasi Good Governance di
Pemerintahan Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang”.
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan, Universitas PGRI Semarang, 2023.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa isu kasus permasalahan yang
terjadi di pemerintahan, baik pemerintah pusat, maupun daerah. Dengan demikian perlu
adanya perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan yang bermula dari lingkup terkecil
yaitu desa. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan
menganalisis implementasi good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) di
pemerintahan Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
Sehingga dengan hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bagian awal
terkait perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Setting penelitian
terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Fokus
penelitian adalah “Implementasi Good Governance di Pemerintahan Desa Karangtengah
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang” dengan indikator meliputi : (1)
Pengetahuan Good Governance. (2) Implementasi prinsip Profesionalitas, Akuntabilitas,
Transparansi, Pelayanan Prima, Demokrasi dan Partisipasi, Efisiensi dan Efektivias,
serta Supremasi Hukum dalam tata kelola pemerintahan Desa Karangtengah Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pemalang. (3) Hambatan serta solusi atas permasalahan yang
terjadi dalam Implementasi Good Governance. Metode pengumpulan data yaitu
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan yaitu
deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintahan Desa Karangtengah telah
mengimplementasikan good governance dalam tata kelola pemerintahannya.
Implementasi prinsip profesionalitas diwujudkan dengan penempatan perangkat yang
profesional sesuai bidangnya. Pertanggungjawaban secara penuh dengan bekerja sesuai
pada tupoksi masing-masing sebagai wujud akuntabilitas. Tansparansi diwujudkan
dengan keterbukaan atas informasi pemerintahan. Pelayanan yang cepat, tepat, akurat,
serta berkualitas wujud pelayanan prima. Penyelenggaraan musyawarah atau rapat
perencanaan program dan kebijakan yang melibatkan masyarakat merupakan
implementasi demokrasi dan partisipasi. Efisiensi dan efektivitas diwujudkan dengan
kedisiplinan, kemudahan pelayanan, dan visi misi yang terpenuhi. Serta adanya aturan�aturan yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan pemerintahan, dan
terjalinnya kerja sama antara pemerintah desa dengan aparat penegak hukum sebagai
bentuk perwujudan dari supremasi hukum.
Kata Kunci : Implementasi, Good Governance, Desa