IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NO. 9 TAHUN 2012 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN KABUPATEN KENDAL

Dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap warga
negara berhak atas pekerjaan yang layak, mengenai hal tersebut pemerintah
membuat peraturan tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu UU No.
18 Tahun 2017. Di Kabupaten Kendal juga memiliki peraturan daerah yang
mengatur hal tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012
Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan ini,
merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kabupaten Kendal dalam
melindungi warganya yang ingin menjadi PMI. Tapi pada kenyataanya,
implementasi peraturan tersebut dirasa kurang berjalan secara maksimal. Dalam
implementasinya, pemerintah kabupaten Kendal memiliki beberapa kendala yang
terjadi dalam pemberian pelayanan dan perlindungan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian Perda Kab. Kendal No. 9
Tahun 2012 dalam pelaksanaannya, serta untuk mengetahui hambatan yang muncul
selama proses implementasi Perda Kab. Kendal No. 9 tahun 2012. adapun metode
penelitian yag digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada
setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penulis melakukan
penelitian wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal untuk
memperoleh hasil penelitian yang sesuai di lapangan. adapun hasil penelitian
menunjukan, bahwa dalam pengimplementasiaannya Pemerintah Kabupaten
Kendal belum dapat sepenuhnya melaksanakan pelindungan tersebut dikarenakan
masih terdapat variabel yang belum terpenuhi guna mencapai keberhasilan suatu
implentasi kebijakan. Diketahui juga hambatan-hambatan yang muncul saat
pengimplementasiannya antara lain, lulusan PMI yang mayoritas pendidikan
rendah, jumlah SDM pengantar Kerja belum maksimal, serta tidak melakukan
pelaporan kepulangan. dengan adanya hambata-hambatan tersebut menjadikan
kurang maksimalnya implementasi perlindungan PMI terhadap Pekerja Migran
Kabupaten Kendal.
Kata Kunci : Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, Implementasi Kebijakan,
Hambatan.